MODERNISASI DAN BIROKRATISASI

MODERNISASI DAN BIROKRATISASI

 

Oleh : Igusti Firmansyah, S.Sos

Birokrasi sebenarnya adalah sebuah kata yang terdiri empat huruf. Birokrasi adalah ide yang menjadi puncak dari ketidak rasionalan dan ketidak efisienan. Birokrasi di bayangkan sebagai perintang dan gangguan bagi “orang yang rajin”. Konotasi umum ini mencerminkan seberapa jauh birokrasi dapat berbeda dari apa yang dimaksud dalam teori, yakni bentuk administrasi berskala besar yang paling rasional dan efisien.

Apakah citra umum atau citra teoritis yang paling benar dalam keadaan sesungguhnya adalah soal penting, mengingat dunia modern semakin birokratis, urban, dan sekuler. Dibarat kegiatan pemerintahan dan birokrasi berdasarkan asas manfaat, berkembang serempak : “masing masing adalah bagian dari yang lain”. System politik yang matang, sebagian memerlukan aspek non politik agar tercapai kapasitasmajerial yang memadai. Birokrasi menyediakan aspek non politik ini.

Weber mengemukakan sejumlah alasan bagi birokratisasi dunia modern. Pertama, perkembangan ekonomi uang. Weber menyatakan, bila para pejabat di upah dengan produksi atau komoditi ketimbang dengan uang, maka struktur birokrasi secara bertahap akan berubah. Alasan kedua adalah karena tugas tugas administrative di Negara modern secara kuantitatif dan kualitatif semakin meningkat. Persyaratan teknis unutk mengelola Negara besar dan rumit, denga segala kebutuhan social, politik, dan ekonomi yang harus dipenuhi, memerlukan tipe administrasi birokratis. Alasan ketiga, birokrasi inilah yang terunggul di antara bentuk bentuk administrasi lainnya.

Sejauh menyangkut Negara sedang berkembang, kita dapat menamahkan dua alasan lagi : pertama, bangsa bangsa ini sedang berusaha memahatkan tempat buat mereka sendiri di dunia yang di dominasi oleh masyarakat legal-rasional; satu satunya harapan mereka adalah dengan membangun secepatnya masyarakat legal rasional mereka sendiri. Kedua, bangsa bangsa sedang berkembang mengahadapi tekanan dari rakyat yang menuntut pelayanan, dan sama pentingnya tuntututan kesempatan kerja dari golongan terpelajar.

Mydral menemukan pemborosan yang kian meningkat di pihak pemerintah di Negara Negara asia yang memperkejakan pegawai golongan rendah dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada yang sebenarnya dibutuhkan. Tetapi bagi Negara sedang berkembang justru inilah dilemma politik sebenarnya. Bila mengambil kebijakan yang berlawanan dengan tuntutan kesempatan kerja dan pelayanan yang semakin meningkat itu, maka taruhannya adalah ancaman serius terhadap stabilitas pemerintahan.

Jadi, baik di Negara modern maupun di Negara yang sedang memodernisasi diri, telah terjadi proses birokratisasi. Bahwa modernisasi memerlukan birokratisasi. Karena birokrasi telah menjadin bagian integral dari dunia modern, kita tentu bertanya mengenai pengaruh birokratisasi. Segera tampak, bahwa citra umum mengenai birokrasi sebagai penghalang perubahan, dalam kasus tertentu meungkin benar. Selanjutnya, di Negara sedang berkembang birokrasi mungkin secara efektif merintangi pembangunan politik melalui perkembangannya yang sangat cepat dan dengan demikian menjadi sedemikian kuatnya sementara aspek pemerintahan lainnya semakin lemah.

Tetapi meskipun potensinya sedemikian besar untuk melumpuhkan perubahan, namun birokrasi berperan penting dalam proses modernisasi. Kenyataan menunjukan bahwa birokrastisasi merupakan unsur yang sangat diperlukan dalam modernisasi. Di negara lain yang melaksanakan modernisasi, Birokratisasi telah diterima sebagai bagian penting pembangunan dan masalah yang dihadapi lebih menyangkut bagaimana membuat birokrasi dapat berperan sebagaimana mestinya ketimbang mengurangi atau menghentikan pertumbuhannya.

Disamping masalah khusus birokrasi, Negara sedang berkembang merasakan birokrasi menjadi masalah karena alasan yang berkaitan dengan keunikan situasi sosio-historis mereka. Pertama, hingga taraf tertentu birokrasi harus dikembangkan sebelum cara cara tradisional di hapus. Ini menyebabkan birokrasi menjadi sistem politik dan persaudaraan yang seyogyanya diabaikan dalam pelaksanaan birokrasi, justru mungkin memainkan peranan dominan.

Pola perilaku tradisional serupa yang mungkin terus berlaku di tingkat birokrasi yang lebih rendah, menghalangi upaya pemerintah dalam melaksanakan program besar secara baik dan impersonal yang bermaksud menguntungkan rakyat banyak. Ini bukan dimaksud untuk mengatakan bahwa ikatan kekeluargaan dan persahabatan tidak ada dalam kehidupan birokrasi Negara modern; masalahnya seberapa jauh ikatan tersebut mempengaruhi hubungan antara birokrasi dan rakyat.

Negara yang sudah ada birokrasinya selama masa kolonial pun masih menghadapi berbagai masalah sosial lain selama proses modernisasi. Sifat paternalistik dan otoriter dari adminsitrasi birokrasi harus diganti; birokrat harus memperbesar lagi perasaan sama dan senasibnya dengan rakyat. Birokrasi di zaman kolonial diciptakan dengan tujuan yang berbeda dari tujuan membangun bangsa. Birokrasi di zaman kolonial direncanakan untuk menjamin pelaksanaan hukum dan peraturan kolonial serta untuk mengelola pajak. Birokrasi tak dapat dengan mudah menghasilkan perubahan fungsinya secara radikal.

Peran Birokrasi terhadap Modernisasi

Namun demikian, seperti dikemukakan Dube, birokrasi akan memainkan peranan penting dalam modernisasi. Birokrasi mengandung “manusia dengan motivasi progresif, pengalaman administrasi yang luas, dan merupakan gudang yang kaya dengan pengetahuan”. Disamping menyatukan sumber daya manusia, Spengler mengemukakan 4 cara birokrasi mempermudah pembangunan ekonomi :

1.      Birokrasi dapat menyediakan pelayanan umum dan peraturan hukum yang perlu sebagai prasyarat pembangunan, termasuk UU dan peraturan, uang dan organisasi perbankan, dan aparatur administrasi yang diperlukan usaha ekonomi.

2.      Birokrasi dapat membantu mengubah struktur sumber daya suatu Negara serta mengelolanya sehingga menjadi lebih menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi.

3.      Di negara yang kekurangan pengusaha swasta, birokrasi dapat ,membentuk BUMN atau jenis badan usaha lain yang akan melengkapi inisiatif bagi pembangunan ekonomi.

4.      Di negara yang lebih maju, birokrasi dapat menciptakan kebijakan pajak, fiscal dan investasi yang akan menopang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jadi, birokrasi Negara dapat memainkan peranan penting di setiap tingkat pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pun jelas tidak akan mengurangi peranan penting birokrasi ini, justru akan menancapkan akar birokrasi lebih dalam lagi ke dalam kehidupan bangsa. Memang ada kecendrungan berlawanan dalam organisasi birokrasi tertentu; artinya, sejumlah unsur non-birokrasi tertentu dan sejumlah debirokratisasi tertentu mungkin ditemukan di dalam organisasi secara individual. Namun kecenderungan umum adalah menuju peningkatan birokratisasi.

E-GOVERNMENT MENUJU PELAYANAN PRIMA

GOVERNMENT DAMPAK MODERNISASI YANG BERTUJUAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT

Oleh : Igusti Firmansyah, S.Sos

E-Government yang "juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik

Hal tersebut menyebabkan eGovernment atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan. Pemerintah Tradisional (traditional government) yang identik dengan paper-based administration mulai ditinggalkan. Transformasi traditional government menjadi electronic government (eGovernment) menjadi salah satu isu kebijakan publik yang hangat dibicarakan saat ini. Di Indonesia eGovernment baru dimulai dengan inisiatif yang dicanangkan beberapa tahun lalu dan sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga saat sekarang.

E Government bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. eGovernment dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah. eGovernment juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun konsep dari eGovernment adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship).

Inisiatif eGovernment di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 6/2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. E Government dengan menyediakan pelayanan melalui internet dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu penyediaan informasi, interaksi satu arah, interaksi dua arah dan transaksi yang berarti pelayanan elektronik secara penuh. Interaksi satu arah bisa berupa fasilitas men-download formulir yang dibutuhkan. Pemrosesan / pengumpulan formulir secara online merupakan contoh interaksi dua arah. Sedangkan pelayanan elektronik penuh berupa pengambilan keputusan dan delivery (pembayaran).

Beberapa contoh implementasi eGovernment yang mendominasi di seluruh dunia saat ini berupa pelayanan pendaftaran warga negara antar lain pendaftaran kelahiran, pernikahan dan penggantian alamat, perhitungan pajak (pajak penghasilan, pajak perusahaan dan custom duties), pendaftaran bisnis, perizinan kendaraan dsb.

Mencermati uraian di atas dan memperhatikan kondisi yang ada, penerapan eGovernment di Indonesia menghadapi beberapa tantangan khususnya yang dihadapi oleh organisasi pemerintah. Salah satu diantaranya adalah masalah sumber daya manusia yang belum memadai. Penerapan eGovernment di kantor-kantor publik perlu didukung oleh pegawai yang mengerti mengenai teknologi. Yang juga diperlukan adalah pegawai yang mau belajar dan mampu menanggapi perubahan (manage change). Menghadapi tantangan tersebut di atas, Pemerintah kiranya perlu melakukan upaya peningkatan kualitas SDM. Perlu diadakannya pelatihan bagi para pegawai pemerintahan mengenai teknologi. Karena teknologi berubah secara cepat maka para pegawai perlu disiapkan juga dengan mental yang mau belajar dan tanggap menganggapi perubahan.

Sehubungan dengan kendala kultural (cultural barriers) yang ada, kesiapan Indonesia untuk menerapkan eGovernment tergantung dari komitmen dari pegawai publik untuk mau membagi informasi serta memperlakukan masyarakat seperti "pelanggan". Indonesia juga perlu menata ulang organisasinya yang antara lain dapat dilakukan dengan secara bertahap menghapuskan praktek KKN yang berkontribusi pada kendala budaya dalam rangka pelaksanaan eGovernment. Oknum-oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi yang perlu dicegah. Selain hal tersebut di atas perlu juga kiranya dikaji kebijakan atau policy apa yang digunakan dalam rangka pelaksanaan eGovernment di Indonesia. Kebijakan untuk mengimplementasikan eGovernment perlu suatu keseragaman dasar hukum/maupun landasan pelaksanaan yang jelas. Selain kebijakan tersebut perlu ditetapkan lebih lanjut dasar hukum / petunjuk teknis penerapan eGovernment atau cyber law.